Super User

Super User

The Indonesian Wind Energy Association held the 2nd National Conference ( MUNAS AEAI ke-2 ) on Wednesday 18 December 2019 at the Mercure Hotel Gatsu Jakarta, followed by dozens of AEAI member companies. The 2nd National Conference was preceded by the Focus Group Discussion on Small Scale Hybrid Power Plant (PLTB Hybrid Skala Kecil).

Agung Hermawan was re-elected by acclamation as Chairman of the AEAI for the period 2019-2023. As elected chairman, Agung will form AEAI's full management in the longest 60 days.

The submission of the AEAI flag as the National Conference Ceremonial was handed over by the MUNAS chairperson Chandra Soemitro, CEO of Hywind Energy Solution to Agung Hermawan.

Among the work programs proposed by members and discussed at the National Conference meeting and subsequently will become the work programs of the AEAI board of management for the period 2019-2023 are; new President Regulation on price and accelerating Renewable Energy, small-scale wind power, pricing of hybrid wind power, local content ( TKDN ).

The National Conference also agreed to accept members who are not or have not been incorporated in Indonesia, with limited voting rights, may not become the Chair and Executive Board of AEAI.

AEAI established at the end of 2014 at the request of the government to streamline communication between Wind Power IPP and the government, especially regarding the price of electricity from PLTB and related policies / regulations.

Among AEAI's missions are; to Encourage the creation of a conducive investment climate in the development and utilization of wind energy, Escorting Policy and Government's target in the development of Wind Energy.

Among the member benefits are; can give their views, suggestions and opinions as a business player to be channelled and articulated to the government / regulator through the Association, Getting the extensive business network, etc

 

 

Sunday, 22 December 2019 20:16

FGD PLTB/PLTB Hybrid skala kecil

Asosiasi Energi Angin Indonesia ( AEAI ) dengan dukungan Direktorat Aneka Energi, Ditjen EBTKE, KESDM melaksanakan Focus Group Discussion dengan tema PLTB/PLTB HYBRID SKALA KECIL pada tanggal 18 Desember lalu di Jakarta. FGD dilaksanakan menjelang pelaksanaan MUNAS AEAI ke-2

FGD ini mencoba memaparkan aspek teknis PLTB Hybrid (PLTS dan Batere), potensi dan keunggulannya karena “potensi energy angin ada di mana mana”. FGD ini bertujuan menggali potensi dan pemanfaatan energi angin untuk PLTB/PLTB hybrid skala kecil dari sektor pemerintah,

FGD menampilkan 4 pembicara dari;  Direktorat Aneka Energi, Ditjen EBTKE, PT Hywind Energy Solutions, PT Awina Sinergy International dan Pusat Studi Energi UGM.

Secara khusus FGD memberikan kesempatan kepada 4 Kementrian yang hadir yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menanggapi setelah sesi presentasi. 

Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan KKP membutuhkan listrik untuk fasilitas yang mereka bangunkan untuk masyarakat pelosok seperti fasilitas penyulingan air, cold storage.

Perwakilan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa sekarang ini pemerintah sedang fokus mencetak 1 juta Ha sawah di lahan rawa, setiap 200 Ha membutuhkan sekitar 4 pompa, pompa ini membutuhkan listrik, sekarang ini masih menggunakan diesel yang sulit dan mahal.

Sementara perwakilan Kementerian Kesehatan menyampaikan salah satu program fisik yang sedang berlagsung sekarang adalah pembangunan Puskesmas di daerah 3 T ( Terdepan, Terjauh, Terpencil ). Puskesmas ini membutuhkan listrik dengan kapasitas 30kW.

Sedangkan Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan kebutuhan listrik untuk mendukung pembangunan fisik pulau pulau kecil, terutama 111 pulau terluar. Di sejumlah pulau pulau terluar tersebut sedang dikembangkan menjadi desa wisata melalui program Pengembangan Desa Wisata Secara Terintegrasi di Daerah Pulau Kecil dan Terluar serta Perbatasan.

Secara teknis dan data operasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Hybrid Skala Kecil yang sudah beroperasi yang dipresentasikan, ke 4 potensi pemanfaatan pada 4 kementrian tersebut bisa dipenuhi, tergantung potensi angin di lokasi yang membutuhkan.

FGD ini juga mengungkap potensi pendanaan dari Dana Desa dan pengelolaan fasilitas listrik ini dengan BumDes, seperti diketahui masih banyak BumDes yang belum memiliki bidang usaha dan belum aktif.

FGD juga mengungkap sejumlah tantangan diantaranya jika melalui Dana DAK, APBN/APBD yaitu perlu memasukkan PLTB/PLTB Hybrid ke dalam menu pilihan DAK, spesifikasi teknis, penyusunan FS proyek dan Sosialisasi bagi kementerian lain/Pemda tentang energi angin.

Dengan target pengguna adalah desa terpencil, pulau terluar/kecil, diketahui sebagian masyarakat yg belum menikmati listrik adalah masyarakat yang mampu membeli listrik. Perlu sosialisasi mengenai teknologi PLTB/PLTB Hybrid bagi masyarakat yg mampu membangun sendiri (membangun koletif), seperti Roof Top di perkotaan.

 

 

 

 

Wednesday, 04 December 2019 08:51

PLTB Pertama Akan Dibangun di Timor NTT

PT PLN (Persero) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau angin (PLTB) pertama di pulau Timor Nusa Tenggara Timur berkapasitas 20 Megawatt (Mw). PLTB yang siap dibangun di Desa Oelbubuk, Kecalamatan Molo Tengah, Timor Tengah Selatan.

Pelaksana Tugas Komisaris Utama PT PLN (Persero) Ilya Avianti mengatakan pembangunan PLTB Oelbubuk sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 dengan sumber dana Independent Power Producer (IPP). Pembangkit ini direncanakan beroperasi pada tahun 2022 sebesar 10 MW dan pada 2023 sebesar 10 MW

“PLTB Oelbubuk diharapkan akan memberikan manfaat kepada performa kapasitas sistem kelistrikan Timor. Sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif untuk Timor Tengah Selatan,” ujar Ilya Avianti dalam keterangan resmi diterima Media Indonesia, Minggu (1/12).

Dia menyebutkan PLTB Oelbubuk akan meningkatkan kapasitas sistem dan bauran energi sistem Timor. Selain itu mereduksi penggunaan bahan bakar minyak, dan mengurangi susut energi pada jaringan transmisi karena pada saat ini kebanyakan pusat-pusat pembangkit yang berada di bagian barat.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan S memastikan NTT terus memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Sesuai data yang ada, pemerintah berharap penyediaan listrik dari pembangkit EBT di NTT mencapai 42,5 persen pada 2020 sekaligus mengurangi pemakaian bahan bakaar fosil. Pada 2015, pemakaian bahan bakar fosil di NTT mencapai 93,38 persen namun terus berkurang seiring peningkatkan pengunaan EBT.

 

 

 

 

Sidenreng Rappang, CNBC Indonesia - Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) kapasitas 75 MW di Sidenreng Rappang (Sidrap), Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi angin segar bagi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sub Station Manager PT UPC Sidrap Bayu Energi, Hamiruddin Saguni, mengatakan sejak diresmikan pada Juli 2018 lalu, PLTB ini praktis membantu menambah pasokan listrik untuk PT PLN (Persero) khususnya di Sistem Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. hal ini juga sekaligus menjadi komitmen dalam memanfaatkan energi angin guna membantu meningkatkan penggunaan EBT agar konsumsinya mampu mencapai 23% di tahun 2025.

Dalam 2 tahun terakhir, katanya, PLTB Sidrap telah memproduksi listrik lebih dari 400.000 MWh. Lebih dari setengahnya diproduksi di tahun 2019 dan sisanya dihasilkan setelah PLTB Sidrap beroperasi secara komersial.

Ini berarti ada peningkatan produksi, dengan melihat data yang ada produksi energi listrik yang maksimal terjadi pada bulan April hingga Oktober, sementara pada bulan November - Maret rata-rata lebih rendah.

Penurunan produksi energi listrik ini seiring dengan musim penghujan di mana kecepatan angin sudah mulai menurun jadi bukan disebabkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap mengalami kerusakan.

PLTB Sidrap yang ditopang dengan 30 turbin dan masing-masing turbin berkapasitas 2,5 MW, hingga saat ini seluruh turbin PLTB Sidrap masih berfungsi dengan baik.

Sementara untuk bulan November, bulan dengan hembusan angin yang rendah di wilayah PLTB Sidrap, kondisi ini memberi kesempatan PT UPC Sidrap Bayu Energi untuk fokus pada perawatan dan perbaikan sejumlah infrastruktur penting di kebun angin ini.

"Tim ahli kami terus bekerja 24 jam setiap hari mengerjakan agenda perawatan terencana guna mempersiapkan PLTB Sidrap memasuki musim penghujan," kata Hamiruddin, dalam siaran persnya, Minggu (1/12/2019).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya menjalani bulan November yang tenang setelah 9 bulan sebelumnya PLTB Sidrap menghasilkan listrik yang melimpah, rata-rata 20% sampai dengan Oktober 2019. Dalam periode itu, pihaknya menghasilkan energi bersih dan terbarukan yang disalurkan ke jaringan PLN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

"Sesuai dengan perjanjian jual beli ketenagalistrikan di mana PLN hanya akan membayar daya listrik yang diproduksi PLTB Sidrap saat angin berhembus. Jika hembusan angin di Perbukitan Pabaressang berhenti dan listrik PLTB Sidrap tak mengalir ke jaringan listrik PLN, maka PLN tidak berkewajiban membayar apapun," jelasnya.

Selain kontribusi PLTB Sidrap menghasilkan energi bersih dan terbarukan, keberadaan kebun angin pertama dan terbesar di Indonesia ini turut mendongkrak pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu. Desa tersebut kini tercatat sebagai desa dengan penerimaan PBB terbesar se-Kabupaten Sidrap, berkat investasi PLTB Sidrap.

PT UPC Sidrap lebih jauh menjelaskan, kebun angin layaknya mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan lainnya.

Proses ini meliputi periode produksi tinggi yang panjang yang diselingi oleh masa perawatan dalam rangka mempersiapkan PLTB menjalani musim produksi selanjutnya.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan PLN, Syamsul Huda mengungkapkan, sebagian dari November merupakan masa untuk perawatan PLTB Sidrap.

"Kami yakin para ahli di UPC Sidrap sanggup mengerjakan perawatan dengan cepat dan menjaga kualitas tinggi dalam jangka waktu yang singkat, dan ketika tidak ada pasokan listrik ke PLN artinya PLN tidak membayar apapun kepada pihak UPC Sidrap," ungkap Syamsul.

Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi mengungkapkan secara teknis, PLTB sudah dihitung tingkat kelayakan perputaran kincir angin akan berputar secara optimal sekitar 10 bulan, sedangkan 2 bulan tidak berputar secara optimal, termasuk pada Nopember, sehingga pada bulan tersebut praktis PLTB tidak berputar secara optimal, karena UPC memanfaatkan untuk pemeliharaan.

"Pada saat tidak berputar secara optimal, PLTB tidak hasilkan listrik. Namun, PLN tidak menanggung beban apa pun dengan tidak berputarnya kincir. Berdasarkan perjanjian, PLN hanya akan membayar pasokan listrik dihasilkan dan disalurkan PLTB," ungkap Fahmy Radhi.

Hamiruddin Saguni mengatakan tahun 2019 menjadi masa yang menakjubkan bagi PLTB Sidrap, sebuah capaian kelas dunia dari Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kini, setelah sebagian besar masa perawatan rampung, PLTB Sidrap telah siap memasuki musim angin baru dengan kepercayaan diri untuk memanen dan menghasilkan energi listrik bersih dan terbarukan untuk Sulawesi Selatan dan lebih banyak manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada masyarakat Sidenreng Rappang.

PLTB Sidrap merupakan kebanggaan Indonesia karena merupakan PLTB pertama dan terbesar di Asia Tenggara.

Energi listrik yang dihasilkan dapat melistriki 75.000 pelanggan rumah tangga. Selain itu dengan bertambahnya pasokan pembangkit, saat ini rasio Elektrifikasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat mencapai 98,25% dengan total pelanggan 3.098.209

 

 

 

 

The government and French-owned The Blue Circle (Cambodia) Co Ltd will soon sign an agreement to build a wind farm in Kampot province – the first of its kind in the Kingdom. The agreement comes as the government has made efforts to diversify its power sources to achieve its target of covering 100 per cent of all villages nationwide by the end of next year.

Victor Jona, the director-general of the Ministry of Mines and Energy’s General Department of Energy, said on Tuesday that The Blue Circle plans to build at least 10 wind turbines with an 80MW capacity on top of Bokor mountain in Teuk Chhou district’s Koh Touch commune.

Speaking at a conference in Phnom Penh, Jona said negotiations on power tariffs between the firm and the government are scheduled to take place soon.

“The Blue Circle is an energy firm from France and the ministry has issued it a licence to conduct a feasibility study in Kampot and Mondulkiri provinces. Due to Bokor mountain’s wind energy potential, the company will invest in the 80MW first phase,” Jona said. 

The cost of investing in wind energy is between $2 million and $3 million per megawatt, he said.

The Blue Circle has been conducting a feasibility study of wind power in Mondulkiri and Kampot provinces since last year, and in March it revealed that Cambodia has potential in wind energy investment.The firm said Cambodia has the potential to generate 500MW from wind energy. It currently invests in wind energy in Thailand  and Vietnam.

Although the project would become the first of its kind in Cambodia, Jona said negotiations on tariffs between the firm and state-run electricity supplier Electricite du Cambodge (EdC) are important.This, he said, is because the EdC aimed to procure power sources at lower prices in line with government policy.

Last year, Cambodia consumed 2,650MW of electricity, a 15 per cent increase compared to 2017. Of the amount, 442MW was imported from Thailand, Vietnam and Laos. The rest was produced in Cambodia from coal-fired plants, hydropower dams and solar farms.

The government aims for all 14,168 of the Kingdom’s villages to have access to some source of electricity by next year, and at least 90 per cent of households to have access to grid-quality electricity by 2030.

sources: https://www.evwind.es/2019/11/07/wind-energy-in-cambodia-deal-for-first-wind-farm/71693

 

 

NOVEMBER 2, 2019

The Global Wind Energy Council (GWEC) has launched a Policy Pulse report on Vietnam, which provides qualitative analysis of the political and macroeconomic headwinds steering the wind power sector and the measures needed to unlock greater wind power potential.

Vietnam has one of the fastest-growing energy consumption rates in South East Asia, with a growing population of 96.7 million people and steady economic growth. But its development roadmap, outlined by the National Power Development Plan 7 (PDP7), is currently dependent on coal power. Coal is primed to supply more than half of the country’s power by 2030, leaving Vietnam vulnerable to commercial volatility, climatic risks and political headwinds from trading and development partners.

With more than 360 GW of installed onshore and offshore wind power, Vietnam is home to the most promising wind resources in the region. It is targeting 6 GW of installed wind power capacity by 2030, but the potential is far greater. This report discusses:

•The urgency to de-risk the current wind farm PPA;

•Clarity on post-2021 wind turbines procurement schemes and potential auctions;

•Grid bottlenecks for clean energy;

•Permitting and land restriction issues; and,

•Resolving Vietnam’s costly bet on coal.

 

Decisive actions now could set Vietnam on a path of regional leadership in South East Asia’s clean energy transition. Vietnam must adapt its development roadmap to changing global market and political dynamics, in order to enable wind power to support the delivery of a cheaper, cleaner and more secure energy system.

Access this Policy Pulse along with other global data and insights on the wind industry exclusively on GWEC’s Market Intelligence Platform. 

The report on Vietnam follows Policy Pulse reports on the wind energy markets in Brazil, Argentina and Taiwan, published in 2019. Policy Pulse reports take a deep dive into the political and macroeconomic context of the wind sector, providing vital insights into energy policy direction and regulatory pressure points. Each report provides a must-read overview of the wind sector over the course of 15-20 pages, featuring up-to-date infographics, market forecasts and bullet-point summaries.

Monday, 11 November 2019 05:49

Smart Grid Solar PV & Wind

Jakarat 11 September 2019, aeainews.

Indo EBTKE Conex 2019 dengan tema “Energy Transition Toward Sustainable Energy Era”,  telah berlangsung pada November 6 – 8, 2019, di Jakarta International Expo.

Pada Break Out Session-1 dengan tema: Smart Grid Solar PV & Wind menghadirkan 4 pembicara dari Direktorat Aneka Energi EBTKE, Asosiasi Energi Surya Indonesia - AESI, Asosiasi Energi Angin Indonesia - AEAI dan Perkumpulan Jaringan Cerdas Indonesia – PJCI.

 

Ketua AEAI, Agung Hermawan dalam presentasi menjelaskan peran AEAI dalam dinamika perkembangan bisnis dan investasi wind power atau PLTB di Indonesia. AEAI menyuarakan suara dan usulan anggota AEAI, namun AEAI juga akan selalu mengikuti dan memahami dinamika yang terjadi di sisi pemerintah dan PLN ( single buyer ).

AEAI mengelaborasi 4 tantangan investasi  PLTB di Indonesia yaitu; harga, intermitensi dan kestabilan grid, metoda procurement pemilihan langsung dan Kurangnya demand/market untuk pengembangan PLTB, presentasi ini ditutup dengan menyampaikan 4 poin rekomendasi

 

Presenter PLN Handy Wihartady menyampaikan peluang pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan sesuai RUPTL 2019-2028, khusus untuk Pembangkit intermitten PLTB dan PLTS, Handy menyampaikan VRE Grid Integration Requirements yaitu; Weather Forecast, Intermittent Anticipation (Buffering), Inertia Resources, Technical Minimum Load and Inverter Features. Diantara strategi PLN untuk PLTB adalah aplikasi smart grid untuk memperbesar penetrasi listrik dari PLTB dan PLTS, disamping itu energi angin dan energi laut akan diprioritaskan untuk Indonesia bagian Timur.

 

Friday, 18 October 2019 02:48

Danes map Vietnamese offshore potential

The Danish Energy Agency is working with the Vietnamese Electricity and Renewable Energy Authority to map the south-east Asian country's potential for offshore wind.

Vietnam has a coastline of 3260km, with the sea east of Ho Chi Minh City considered one of the areas in south-east Asia with greatest potential for offshore wind, DEA said.

 

A delegation from Vietnam is currently visiting Denmark to learn about Danish competencies and solutions within offshore wind, energy planning and energy efficiency, it added. The visit is a part of a broader cooperation between authorities in Denmark and Vietnam, which from the Danish side, is administered by the Centre for Global Cooperation in the Danish Energy Agency.

 

On 4 November, the Vietnam Energy Outlook Report 2019 will be published presenting scenarios on how the Vietnamese energy sector can develop in a more green and cost-effective direction, DEA said.

 

Thursday, 17 October 2019 11:33

Turbin angin Tangguh untuk pesisir

Tim Pusat Penelitian Fisika LIPI membuat turbin angin yang tahan dalam kondisi iklim tropis Indonesia. Dirancang untuk pengguna rumah tangga di kawasan pesisir.

TIM Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan turbin angin berukuran kecil sebagai bagian dari riset energi terbarukan untuk sumber listrik. Mereka merancang turbin angin yang memiliki daya tahan lebih lama dibanding produk sejenis yang ada di pasar dan untuk digunakan buat skala rumah tangga.

Peneliti dari Pusat Penelitian Fisika LIPI, Agus Sukarto Wismo Nugroho, mengatakan pengembangan turbin angin sudah dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah lembaga penelitian nasional pun turut berpartisipasi. “Masalahnya adalah umur peralatannya pendek setelah dipasang, sekitar setahun sudah macet,” kata Agus pada Rabu, 2 Oktober lalu.

Indonesia memiliki potensi energi angin yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi listrik. Namun kondisi alam Indonesia rupanya membawa dampak besar pada masa operasional turbin angin. Daya tahan menjadi penting karena turbin angin digunakan di kawasan tropis. “Desain khusus tahan hujan dan korosi sehingga usianya lebih lama,” ucap Agus

Menurut Agus, turbin angin yang ia kembangkan ini merupakan penyesuaian riset untuk membuat produk aplikatif. Sejak 10 tahun lalu para peneliti sudah menguasai teknologi magnet, yang menjadi komponen penting dalam turbin angin. Masalahnya ada keterbatasan bahan baku lokal dan peralatan riset. “Membikin magnet jadi sulit dan butuh waktu panjang, padahal ini riset untuk energi,” ujarnya.

Pusat Penelitian Fisika berkolaborasi dengan mitra riset asal Jepang, A Wing Group, mengembangkan turbin angin ini sejak 2018. A Wing sebelumnya bekerja sama dengan Pusat Penelitian Biomaterial LIPI mengembangkan bilah baling-baling berbahan kayu. Namun komponen turbin angin lain masih harus diimpor.

Agus dan timnya merancang bangun ulang teknologi turbin angin A Wing Group yang disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia. Mereka menargetkan turbin angin tersebut juga bisa diproduksi secara lokal. “Dalam proses selanjutnya ada efisiensi,” tuturnya.

Desain baru membuat turbin angin dapat digunakan dalam jangka panjang. Masa operasionalnya diperkirakan bisa mencapai 10 tahun. Hal ini didasarkan pada desain turbin angin A Wing yang dipasang pada 2011 dan masih berputar dengan sehat hingga sekarang. “Daya tahan sangat penting, di atas lima tahun tanpa perlu perawatan besar,” ujar Agus.

Para peneliti juga mendesain turbin sesuai dengan kondisi angin Indonesia yang sepoi-sepoi. Dengan kecepatan angin rendah, sekitar 2 meter per detik, turbin sudah bisa berputar dan menghasilkan listrik. “Turbin angin yang ada di pasar Indonesia baru berputar kalau kecepatan anginnya di atas 2 meter per detik,” kata Agus.

Turbin angin kecil ini menghasilkan daya listrik bervariasi tergantung kecepatan angin. Purwarupa yang dibuat para peneliti LIPI bisa menghasilkan listrik hingga 1.000 watt. Agus mengatakan turbin ini dirancang untuk digunakan konsumen skala rumah tangga. “Desainnya adalah untuk daerah pesisir,” ujarnya.

Menurut Agus, uji coba turbin angin ini akan dilakukan bersamaan dengan pengoperasian produk milik A Wing Group. Penelitian ini nantinya bisa menjadi sistem dasar dalam memproduksi turbin angin lokal. “Mengembangkan turbin angin besar dari awal itu berat, perlu kerja sama dengan lembaga riset lain,” katanya.

 

 

 

Indonesia launched an agency to manage funds for climate change management on Wednesday (Oct 9) as part of its efforts to meet its climate goals. "The objective is to have one pool for funds needed for environment recovery," Ruandha Agung Sugardiman, director general of climate change at the Environment Ministry, told reporters.

he new agency is expected to start operation on Jan 1, 2020 and will have an initial fund of around 2 trillion rupiah (US$141 million).

The funds will come from land reclamation payments and fines the government collects from environment criminal cases, as well as from donors. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati told reporters the agency could potentially raise up to 800 trillion rupiah (US$56 billion) in environmental funds.

"With the establishment of this agency, we hope that donor countries and institutions will be more confident in committing to provide environmental funds," she said.

The government aim to prepare regulation that will allow the country to launch a carbon trading programme that the agency could manage, Sugardiman said, although it does not have timeline yet.

Funds from the agency will be distributed as grants or investment to restore environmental damage and educate communities to prevent further damage. Indonesia aims to cut carbon emission by 29 per cent by 2030 by its own efforts and 41 per cent with international assistance.

Page 1 of 3

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.